Protokol Kyoto.

Protokol Kyoto yang lahir tahun 1997 (COP-3) pada periode komitmen pertama I (2008-2012) menyebutkan bahwa negara-negara maju (dalam Konvensi disebut Annex-I countries, negara yang mengkontribusikan gas rumah kaca dalam jumlah yang signifikan) diwajibkan untuk menurunkan emisinya. Hal ini tidak berlaku bagi negara-negara berkembang (Negara Non-Annex-I).

Protokol  ini telah disepakati pada Konferensi ke-3 Negara-negara pihak dalam Konvensi Perubahan Iklim  (The United Nations Frame Work Convention on Climate Change/the UNFCCC) yang diselenggarakan di Kyoto, Jepang tanggal 11 Desember 1997.  Dan terbuka untuk ditandatangani dari tanggal 16 Maret 1998 sampai 15 Maret 1999 di Markas Besar PBB, New York. Pada waktu itu Protokol telah ditandatangani oleh 84 negara penandatangan. Namun demikian, bagi negara pihak yang belum menandatanganinya dapat mengaksesi protokol tersebut setiap saat.

Protokol Kyoto mewajibkan negara pihak pada the UNFCCC  untuk
meratifikasi, akseptasi, memberikan approval ataupun aksesi, serta berlaku mengikat pada hari kesembilan setelah  tidak kurang dari 55 negara pihak pada the UNFCCC, termasuk negara yang disebut dalam ANNEX I the UNFCCC dimana negara-negara yang masuk dalam kelompok tersebut memiliki kewajiban untuk mengurangi tingkat emisi GHGs-nya  minimal 5,5 % dari tingkat emisi tahun 1990, telah mendepositkan instrumen ratifikasi, aksptasi, approval atau aksesi-nya. Adapun isi Protokol Kyoto pada pokoknya mewajibkan negara-negara industri maju  untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Green House Gases/GHGs) – CO2, CH4, N2O, HFCS, PFCS dan SF6- minimal 5,5 % dari tingkat emisi tahun 1990, selama tahun 2008 sampai tahun 2012. Target penurunan emisi yang dikenal dengan nama QELROs adalah inti dari seluruh urusan protocol Kyoto. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 3, target Kyoto memiliki beberapa implikasi sebagai berikut:

  • Mengikat secara hukum (legally binding)
  • Adanya periode komitmen (commitment period)
  • Digunakannya (sink) untuk mencapai target
  • Adanya jatah emisi (assigned amount)
  • Dimasukkannya enam jenis gas rumah kaca.

Salah satu isu utama yang dibahas secara berkepanjangan adalah mekanisme untuk memenuhi komitmen atau mencapai target penurunan emisi oleh Negara-negara Annex 1 yang sekarang dikenal dengan nama Mekanisme Kyoto, yang diantaranya yaitu: JI (Join Implementation), ET (Emmisions Trading) dan CDM (Clean Development Mechanism)

v  Join implementation

Meskipun pasal 6 protokol Kyoto tidak memiliki judul, bahkan tidak memiliki istilah JI, pasal ini membahas cara-cara untuk mengalihkan unit pengurangan emisi (ERU) Emissions Reduction Unit)yang diperoleh dan suatu kegiatan di negara maju yang lainnya. Konsep yang mendasari mekanisme Kyoto yang satu ini adalah teori ekonomi klasik yaitu dengan input sekecil mungkin, karena itu akan mengutamakan cara-cara yang paling murah atau yang paling menguntungkan bagi yang menanamkan modalnya. Kegiatan JI akan didanai oleh sector swasta untuk menghasilkan ERU.

v  Emission Trading (ET)

Jika sebuah Negara industry menghasilkan gas rumah kaca dibawah jatah yang diizinkan, maka Negara tersebut dapat menjual volume gas rumah kaca yang diemisikannya kepada Negara maju lain yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sekema ini selanjutnya dikenal dengan nama perdagangan emisi ET (Emission Trading) dengan komoditas berupa unit jatah emisi AUU (Asigned Amount Unit). Namun demikian jumlah gas rumah kaca yang dapat diperdagangkan dibatasi sehingga Negara pembeli tetao harus  memenuhi kewajiban domestiknya dan sesuai dengan ketentuan protocol Kyoto ET harus diperlukan sebagai suplemen atas kegiatan baru.

Dengan ketentuan seperti itu ET dapat menciptakan pasar untuk hak mengemisikan gas rumah kaca diantara Negara-negara maju yang termasuk Annex B protocol Kyoto. Dengan harga per unit volume GRK yang disamakan untuk semua Negara. Maka skema ini meminimumkan biaya mitigasinya. Jika biaya pengurangan emisi disuatu Negara lebih rendah dari Negara lain maka upaya tersebut perlu dimaksimumkan. Jadi secara umum ET bertujuan memaksimumkan penurunan emisi dengan seminimum mungkin. Konsep semacam ini berhasil diterapkan dalam protocol mentreal yang bertujuan untuk menghapuskan (phase out) penggunaan bahan-bahan perusak ozon ODS (Ozone Depleting Subtance).

v  Clean Development Mechanism (CDM)

Secara umum merupakan kerangka multilateral yang memungkinkan Negara maju melakukan investigasi di Negara berkembang untuk mencapai target penurunan emisinya. Sementara itu, Negara berkembang berkepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan utama untuk konvensi. Kerangka tersebut dirancang untuk memberikan aturan dasar bagi kegiatan proyek yang dapat menghasilkan pengurangan emisi yang di sertifikasi CER (Certified Emissions Reduction).

Mekanisme ini  menawarkan win-win solution antara negara maju dengan negara berkembang dalam rangka  pengurangan emisi GHGs, dimana negara maju menanamkan modalnya di negara berkembang  dalam proyek-proyek yang dapat menghasilkan pengurangan emisi GHGs dengan imbalan CER (Certified Emission Reduction).

Dalam perjalanan negosiasi protocol Kyoto, CDM adalah kelanjutan arena mekanisme ini muncul secara tiba-tiba di Kyoto pada saat CoP3 menghadapi saat-saat kritis. Melalui CDM Negara berkembang dapat berpartisipasi dalam upaya penurunan emisi, sesuatu hal yang diharapkan Negara maju. Konsep ini dedasarkan atas Polluter pay principle. Dananya dihimpun dari denda yang dikenakan terhadap Negara maju yang tidak memenuhi kewajiban penurunan emisinya.

Selanjutnya proposal tentang Clean Development Fund (CDF) berkembang menjadi semacam mekanisme yang mirip JI, yaitu kegiatan penurunan emisi yang bersifat proyek. Dengan bantuan dari AS dan China, proposal Brazil CDF berevolusi sangat cepat. Pada saat-saat yang kritis tiba-tiba muncul mekanisme baru dengan nama CDM yang secara mengejutkan dapat diterima banyak pihak. Proyek ini bias dirancang oleh Negara berkembang berdasarkan agenda pembangunan nasional mereka, serta mendukung tercapainya tujuan konvensi. Isu-isu yang belum jelas tuntas pada waktu itu adalah penerapan pajak atas kegiatan CDM untuk dana administrasi dan adaptasi bagi Negara-negara berkembang yang sangat rentan, dimasukkannya hutan kedalam CDM, tabungan kredit dan kelembagaan CDM.

Kegiatan Pengurangan emisi melalui CDM harus diserifikasi oleh entitas operasional yang ditunjuk oleh CoP/MoP. Seertifikasi atas tiga syarat utama sesuat dengan ketentuan pasal 12.5:

v  Partisipasi Negara berkembang dilakukan atas dasar sukarela dan pihak-pihak yang terlibat telah menyetujuinya.

v  Hasil penurunan emisi harus nyata dapat diukur dan member dampak jangka panjang dalam ha; perlindungan iklim

v  Kegiatan CDM harus menghasilkan keuntungan atau perolehan (additionality) dalam hal pengurangan emisi disbanding jika tidak ada kegiatan.

Sampai dengan tanggal 19 Maret 2001, 84 negara telah ikut menan datangani Protokol Kyoto dan 33 negara telah meratifikasinya. Sedangkan Indonesia sebagai negara berkembang  yang belum diwajibkan untuk menurunkan emisi GHGs-nya    belum meratifikasi Protokol ini. Akan tetapi sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau, lautan serta memiliki hutan yang  sangat luas  dan untuk kepentingan pembangunan bangsa di masa depan, ada upaya-upaya untuk menjajagi kemungkinan  ratifikasi.