REDD

Deforestation dan emisi menjadi perdebatan politik dan ilmiah telah berlangsung sejak awal UNFCCC namun keseriusan untuk menjadikan isu ini sebagai salah satu isu penting adalah pada kesepakatan Protokol Kyoto pada tahun 1997. Namun dalam protokol ini hanya disepakati tentang perlunya melindungi dan mengkonservasi tempat penyimpanan karbon termasuk hutan. Protokol ini juga berisikan tentang target penurunan wajib emisi dari negara-negara industri maju dan juga memuat Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism/CDM, yang memungkinkan negara-negara tersebut mendapatkan kredit karbon di negara-negara berkembang jika mereka gagal dalam penurunan emisi. Namun dalam Protokol ini belum ada kesepakatan mengenai pemberian kompensasi terhadap negar-negara berkembang yang mampu menekan deforestation di negaranya, walaupun demikian Protokol ini menjadi pijakan awal dari kesepakatan tentang perlunya penyelamatan hutan.

Usul memberikan insentif positif bagi negara-negara pemilik hutan yang mampu mengurangi dampak deforestation baru muncul ketika Koalisi Pemilik Hutan Tropis (Coalition for Rain Forest Nations/CfRFN) yang dipelopori oleh Papua Nuginea dan Costarica sepakat mengajukan proposal tentang insentif untuk avoided deforestation yang kemudian masuk dalam agenda CoP ke 11di Montreal dengan nama Reducing Emission From Deforestation in Developing Countries dengan mengunakan pendekatan emisi nasional, hampir sama dengan Papua Nuginea dan Costarica, Brasil pun memberikan usul agar adanya kompensasi bagi negara yang mampu mencegah deforestasi.

Proposal ini banyak disambut baik oleh negara-negara para pihak, teruatama karena adanya fokus baru, yang memecahkan berbagai permasalah dari diskusi mengenai isu “penghindaran deforestation” yang ada sebelumnyayang lebih berfokus pada tingkatan proyek atau pendekatan sub-nasional. CoP merujuk isu tersebut kepada Badan Tambahan untuk Masukan Ilmiah dan Teknis (Subsidiary Body for Scientificand Technica Advice/SBSTA), yang telah banyak menerima usulan dan mengadakan dua lokakarya (FCCC/SBSTA/2006/10 dan FCCC/SBSTA/2007/3), namun sampai pada Cop ke 12 di Nairobi, Kenya, negara-negara yang telah meratifikasi Protokol Kyoto gagal mendesak negara-negara maju untuk mengurangi emisinya sesuai dengan target yang ditentukan. Pada CoP ke 12 ini dapat dikatakan tidak ada sebuah kemajuan. Namun kesimpulan yang diperoleh SBSTA menjadi sesuatu yang penting bagi perkembangan pencegahan deforestation. Temuan tersebut disampaikan oleh ketua SBSTA pada CoP ke 13 di bali.

Pada UNFCCC CoP ke 13 yang berlangsung pada Desember 2007 di Bali, Indonesia selaku tuan rumah penyelenggaraan dan didorong oleh kesadaran sebagai negara pemilik hutan terbesar ke 3 di dunia dan juga nomor 2 sebagai negara penghasil emisi karbon dari proses deforestasi mengusulkan sebuah mekanisme baru mengenai pengurangan dampak pemanasan global melalui pencegahan Deforestasi.

Berbeda dengan apa yang diusulkan oleh Papua Nuginea dan Costarica pada CoP ke 11 di Monteral. Dalam usulannya Indonesia menambahkan lagi poin tentang pencegahan degradation maka program yang diusulkan oleh Indonesia disebut dengan Reducing Emission from Deforestation and Degradation. REDD ini berhasil menjadi salah satu program yang disepakati dalam CoP ke 13 yang kesepakatan tersebut tertuang dalam Bali Road Map.

Sebelum CoP ke-13 Indonesia memang telah mempersiapkan Progaram ini, departemen kehutanan melalui kordinasi Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA) telah menetapkan Road Map Reducing Emission from Deforestation and Degradation in Indonesia (REDDI). Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi merupakan initatif internasional kedalam konteks nasional. Oleh karenannya REDDI tidak dirancang ekslusif terhadap kebijakan kehutanan, tetapi untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menuju pembangunan hutan yang berkelanjutan.

Berikut adalah tahapan program REDD yang telah disusun oleh Departemen Kehutanan melalui kordinasinya dalam Indonesia Forest Climate Alliance ( IFCA):

1. Fase Persiapan (Pre-CoP 13)

Pada fase ini kegiatan difokuskan pada persiapan basis negosiasi di CoP-13 dan penyiapan desain serta kriteria pemilihan lokasi sebagai pilot sites. Studi komprehensif yang mencakup metodologi dan strategi serta kajian strategi serta kajian aspek pasar dan insentif, dilakukan selama bulan Juli-November 2007. Studi dilakukan oleh tenaga ahli internasional dan nasional, dengan narasumber dari instansi/organisasi terkait atau perorangan sesuai keahliannya. Pembiayaan didukung oleh World Bank, Inggris, Jerman dan Australia. Hasil dipresentasikan pada site events CoP ke-13.

2.  Fase Transisi (2008-2012)

Pada tahap transisi, pelaksanaan Pilot activities, dimaksudkan sebagai sarana learning by doing process, termasuk didalamnya testing metodologi dan strategi yang dihasilkan dari studi bulan Juli-November 2007,termasuk mekanisme insentif. pilot activities dapat berupa pengurangan emisi dari deforestasi, pengurangan emisi dari degradasi dan konservasi

3. Fase Implementasi (mulai 20012 atau lebih awal tergantung pada perkembangan dalam negoisasi CoP)

Fase ini merupakan implementasi mekanisme REDD dengan modalities, rules, dan prosedur sesuai keputusan CoP

UNFCCC Bali 2007 diikuti oleh sekitar sembilan ribu peserta dari 186 negara. Dalam konferensi ini Indonesia membawa tujuh agenda besar, yaitu, adaptasi, mitigasi, CDM (Clean Development Mechanism) atau mekanisme pendanaan, pengembangan teknologi dan kapasitas, pengurangan deforestasi dan degradasi, serta pasca Protokol Kyoto. Dari semua usulan ini, konferensi berhasil merumuskan lima agenda strategis dalam usaha penyehatan iklim global. Lima agenda ini kemudian disepakati oleh seluruh negara peserta, yang popular disebut sebagai Bali Roadmap, yang isinya:

1. Menggalang kekuatan negara maju untuk bekerjasama dengan negara berkembang dalam menjaga dampak perubahan iklim, dengan sekurang-kurangnya menurunkan suhu bumi 2 derajat celsius sampai 2050.

2. Dana Adaptasi: Negara maju menyiapkan anggaran 30 juta USD – 300 juta USD yang akan diimplementasikan mulai 2008 hingga berakhirnya Protokol Kyoto pada 2012.

3. Transfer Teknologi: negara maju sepakat melakukan transfer teknologi melalui skema investasi. Peserta konferensi juga menyetujui untuk memperpanjang mandat Expert Group on Technology Transfer hingga lima tahun ke depan.

4. Proposal REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation): setuju melakukan langkah-langkah nyata mengurangi emisi karbon dari deforestasi, dan akan segera membuat program kerja untuk mengatur metodologinya. Negara maju sepakat untuk memberikan pelatihan dan penguatan kapasitas untuk membantu negara berkembang dalam program REDD.

5. CDM (Clean Development Mechanism): Negara-negara yang menandatangani Protokol Kyoto membeli SPE (Sertifikat Pengurangan Emisi) untuk menutupi setengah dari emisi yang mereka keluarkan. Dana USD 2,6 miliar disiapkan untuk membayar SPE dari Protokol Kyoto. Masing-masing sertifikat itu setara dengan satu ton CO2.

REDD+, singkatan dari Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, merupakan suatu mekanisme global yang bertujuan untuk memperlambat perubahan iklim dengan memberikan kompensasi kepada negara berkembang untuk melindungi hutannya. Skema ini mulai menjadi perdebatan yang hangat sejak Papua Nugini dan Kosta Rika menjabarkan proposal pengurangan emisi deforestasi pada diskusi perubahan iklim pada tahun 2005.

Indonesia maju untuk memperjuangkan REDD pada konvensi perubahan iklim di Bali tahun 2007, di mana ide tersebut telah berkembang dengan mengikutsertakan isu ‘degradasi hutan’. Berbagai usul penambahan isu tentang agroforestri dan pertanian juga muncul. REDD berkembang lebih jauh lagi — tanda ‘plus’ di belakangnya menambahkan konservasi dan pengelolaan hutan secara lestari, pemulihan hutan dan penghutanan kembali, serta peningkatan cadangan karbon hutan.

Dengan cepat REDD+ menjadi faktor penting dalam berbagai negosiasi internasional karena dianggap sebagai salah satu cara paling murah untuk memperlambat laju perubahan iklim. Modelnya menuruti prinsip “common but differentiated responsibility”, di mana negara maju, yang menghasilkan banyak emisi dalam proses industrialisasi dan untuk menopang gaya hidup, menyediakan dana dan teknologi untuk negara berkembang sebagai bentuk komitmen mengurangi dampak emisi karbon mereka.

Walaupun gagasannya tampak sederhana, implementasi di lapangan jauh lebih sulit. Tantangan-tantangan besar di dalam mekanisme ini termasuk bagaimana mengukur karbon secara akurat, bagaimana memastikan dana sampai ke komunitas hutan dengan transparan dan efisien, siapa yang akan bertanggung jawab apabila hutan ternyata tetap rusak, serta sumber pendanaan. Lebih dari 30 model tentang bagaimana REDD+ seharusnya dilaksanakan telah diajukan oleh berbagai negara dan organisasi non pemerintah.

Dalam konvensi perubahan iklim terakhir di Cancun tahun 2010, dunia telah sepakat untuk memasukkan REDD+ dalam mekanisme yang akan berlaku setelah Protokol Kyoto berakhir di tahun 2012. Dana sudah mulai mengalir, misalnya dari Norwegia, yang berkomitmen untuk mengucurkan dana sampai US$ 1 miliar untuk Indonesia di bawah payung REDD+.

Indonesia menjadi salah satu negara terdepan dalam persiapan REDD+ dengan mengeluarkan berbagai peraturan terkait dan mencanangkan propinsi Kalimantan Tengah sebagai propinsi percontohan. Rencana Aksi Nasional mengamanatkan adanya moratorium penebangan hutan, yang juga merupakan bagian dari kesepakatan dengan Norwegia, serta pembenahan tata kelola hutan secara keseluruhan. Moratorium yang akan berlaku selama 2 tahun, berlaku secara retroaktif mulai 1 Januari 2011, sedang digodok.